Gibran Dikabarkan Mundur, DPR Tetap Umumkan Usulan HMP

Heri Purwadyo Penulis | Ipnu Subroto Editor

HARIANEXPRESS, JAKARTA – DPR RI tetap mengagendakan pengumuman usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam sidang paripurna di tengah beredarnya kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kamis (12/11/2026).

Kapoksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin mengonfirmasi bahwa proses pengusulan HMP masih terus berjalan sesuai jadwal. Rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis (12/11/2026) siang secara resmi mengagendakan pengumuman usulan tersebut.

“Proses HMP per hari ini jalan terus, sidang paripurna pada Kamis (12/11/2026) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR,” ujar Kapoksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin.

“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” ujar Muhammad Khozin.

Muhammad Khozin menjelaskan bahwa jika pengunduran diri tersebut benar terjadi, HMP akan kehilangan objek dan secara otomatis tidak berlanjut. Pengisian posisi wakil presiden selanjutnya akan mengikuti aturan dalam konstitusi dan undang-undang.

“Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres paling lambat 60 hari MPR memilih wapres,” ujar Muhammad Khozin.

“Pasal 46 ayat 2 UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3, Presiden diminta mengusulkan dua nama cawapres paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna pemilihan Wapres,” ujar Muhammad Khozin.

Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebelumnya merebak setelah surat pengunduran diri disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketum Projo Budi Arie membenarkan adanya informasi pengunduran diri tersebut.

“Pokoknya benar,” ujar Ketum Projo, Budi Arie.

“Dari hiruk pikuk yang terjadi, harapannya segera berakhir persoalan ini, selanjutnya kita fokus menunaikan janji Presiden melalui Asta Cita,” ujar Muhammad Khozin.

Khozin menambahkan bahwa Panja Komisi II DPR saat ini sedang menggodok revisi UU Pemilu. Berbagai catatan terkait tahapan pendaftaran akan diakomodasi untuk menyempurnakan regulasi kepemiluan.

“Kebetulan saat ini kami di panja Komisi II terkait revisi UU Pemilu sedang berjalan, sangat relevan memasukkan catatan-catatan dalam hiruk pikuk ini jadi bagian poin penting yang harus disempurnakan,” ujar Muhammad Khozin.