Yusril: Surat Pengunduran Diri Gibran Cukup Ditindaklanjuti MPR

Heri Purwadyo Penulis | Ipnu Subroto Editor

HARIANEXPRESS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka tidak memerlukan persetujuan MPR, Kamis (12/11/2026).

Surat pengunduran diri tersebut menegaskan kehendak Gibran untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas inisiatif sendiri. Langkah tersebut menjadi dasar bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan.

Gibran Rakabuming Raka menegaskan pernyataan berhentinya melalui surat resmi yang dikirimkan. Penyerahan surat itu memuat permohonan agar lembaga legislatif menindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

“Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” bunyi paragraf pertama surat tersebut.

Permohonan lanjutan juga tertulis secara jelas dalam bagian lain dokumen resmi tersebut. Hal itu disampaikan agar ketentuan konstitusional dapat berjalan semestinya.

“Selanjutnya, saya memohon Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menindaklanjuti pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan,” ujar Gibran dalam suratnya.

Yusril menegaskan bahwa isi surat tersebut merupakan kehendak sepihak sehingga tidak membutuhkan persetujuan atau penolakan dari lembaga terkait. Lembaga tersebut hanya perlu menyatakan terjadinya kekosongan posisi.

“Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat2 calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR,” ujar Yusril Ihza Mahendra.

Ketentuan konstitusi mengatur mekanisme pengisian posisi tersebut apabila terjadi kekosongan kepemimpinan. Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon pengganti.

“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” demikian bunyi rujukan pasal tersebut.

Seluruh rangkaian proses pergantian ini harus berlangsung berdasarkan prinsip negara hukum yang berlaku. Pemerintah memastikan mekanisme ketatangnegaraan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.