Monday, 23 November 2026
Hot

Pramono Anung Buka Suara soal UMP Jakarta dan UMK Bekasi

Gubernur DKI Pramono Anung menanggapi kritik Said Iqbal mengenai UMP DKI Jakarta 2027 yang dibandingkan dengan UMK Bekasi.

Article ad before first paragraph

Heri Purwadyo Penulis | Ipnu Subroto Editor

HARIANEXPRES, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa perbandingan UMP DKI Jakarta 2027 dengan UMK Bekasi harus dilakukan secara setara, Sabtu (21/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono untuk menanggapi kritik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal terkait besaran UMP Jakarta. Menurut Pramono, penetapan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941 per bulan sudah melalui pembahasan tripartit dan mengalami kenaikan 7,1 persen.

“Untuk upah minimum atau UMP, itu merupakan keputusan bersama antara tripartit, yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah DKI Jakarta sebagai fasilitator,” ujar Pramono Anung.

Article ad in the middle of article

Pramono menambahkan bahwa besaran nilai UMP Jakarta secara nasional masih berada jauh di atas provinsi lainnya. Ia menilai keputusan kenaikan angka UMP sebesar Rp 407.065 dari UMP 2026 tersebut sudah cukup baik.

Sebelumnya, Said Iqbal meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi penetapan UMP DKI Jakarta 2027 dari Rp 6,1 juta menjadi Rp 6.210.000 per bulan. Ia menilai UMP Jakarta tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan UMK Bekasi yang mencapai Rp 6,3 juta.

“Gubernur DKI Jakarta yang sekarang antiburuh. Pabrik panci di Bekasi kok lebih tinggi upahnya dari orang yang kerja di bank yang mentereng-mentereng itu. Oleh karena itu, apa yang diminta oleh KSPI dan Partai Buruh terhadap upah minimum di Jakarta adalah direvisi keputusan Gubernur DKI Jakarta terhadap UMP DKI Jakarta 2027 yang tadinya Rp 6,1 juta menjadi Rp 6,21 juta,”

Said menjelaskan bahwa usulan Rp 6,21 juta dihitung berdasarkan inflasi DKI 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,67 persen dengan indeks 1,0. Namun, gubernur dinilai memakai indeks 0,77, sedangkan Bekasi disebut dapat mencapai Rp 6.350.000 bila memakai indeks 1,0.

KSPI DKI Jakarta mengancam akan menempuh langkah hukum hingga PTUN jika penetapan tersebut tidak direvisi. Selain itu, pihak buruh juga menyiapkan aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta serta mendorong DPRD DKI memanggil gubernur.

Sumber:
  • https://news.detik.com/berita/d-8763636/said-iqbal-sebut-ump-dki-kalah-dari-bekasi-pram-harus-apple-to-apple
Article ad after last paragraph