Achmad Fauzan Penulis | Muklis Purwanto Editor
HARIANEXPRESS, JAKARTA – Gelombang desakan agar Muhamad Mardiono mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan semakin menguat setelah kader dan pengurus PPP dari berbagai daerah menggelar Musyawarah Besar Kader PPP Seluruh Indonesia, Jumat (13/11/2026).
Para kader menyampaikan sejumlah tuntutan serius lantaran menilai kepemimpinan Mardiono melanggar AD/ART partai serta ketentuan perundang-undangan.
Dalam forum tersebut, para kader mendesak Muhamad Mardiono segera meletakkan jabatannya karena menilai proses kepemimpinannya bermula dari Muktamar X PPP yang mereka tuding telah disabotase. Selain itu, mereka meminta Menteri Hukum Republik Indonesia mencabut Surat Keputusan yang mengesahkan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP.
Sebagai gantinya, para kader meminta Menteri Hukum menerbitkan kembali surat keputusan kepengurusan yang mengacu pada hasil Muktamar X PPP versi kubu Agus Suparmanto. Mereka menilai hasil muktamar tersebut merupakan produk organisasi yang sah.
Tidak hanya kepada Kementerian Hukum, desakan serupa juga ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengevaluasi posisi H.M. Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden. Para kader menilai jabatan tersebut tidak semestinya digunakan untuk kepentingan legitimasi kekuasaan dalam konflik internal partai.
Dalam pernyataan Musyawarah Besar tersebut, Mardiono juga dituding menggunakan pengaruh jabatannya untuk melakukan tekanan hingga pemecatan kader PPP di sejumlah daerah. Konflik berkepanjangan di tubuh partai berlambang Ka’bah ini dinilai telah memicu kegaduhan politik nasional dan berdampak terhadap soliditas partai.
Tuntutan keras lainnya disampaikan para kader dengan meminta kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP disegel sampai seluruh tuntutan mereka dipenuhi. Keputusan tersebut diklaim mendapat dukungan melalui petisi yang ditandatangani sekitar 800 kader dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang PPP dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.
Dukungan itu merupakan bentuk perlawanan kader terhadap kepemimpinan Dewan Pimpinan Pusat PPP saat ini sekaligus desakan agar persoalan dualisme segera diselesaikan secara transparan sesuai mekanisme organisasi.
Konflik internal PPP kini berkembang menjadi gerakan desakan politik yang melibatkan kader dari berbagai daerah. Para kader berharap pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Presiden Prabowo Subianto, memberikan perhatian terhadap polemik tersebut agar konflik internal partai tidak semakin berkepanjangan.
