Rencana Impor KRL Bekas oleh KAI Ditanggapi PKB dan DPR

Heri Purwadyo Penulis | Ipnu Subroto Editor

HARIANEXPRESS, JAKARTA – Kapoksi PKB Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memastikan keamanan dan kelaikan rangkaian kereta jika pemerintah memutuskan impor KRL bekas pakai, Sabtu (26/9/2026).

Rivqy menekankan bahwa aspek keselamatan teknis, kesesuaian infrastruktur, serta kenyamanan penumpang harus menjadi prioritas utama. Penambahan armada tidak boleh sekadar mempercepat kedatangan kereta tanpa memperhitungkan ekosistem transportasi yang memadai.

“Kalau pemerintah memutuskan impor KRL, jangan sekadar berpikir bagaimana kereta bisa cepat datang. Yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita dan memberikan kenyamanan kepada penumpang,” kata Rivqy.

PT KAI sendiri mengusulkan impor KRL bekas dari luar negeri sebagai langkah darurat untuk mengatasi ancaman krisis armada KRL Jabodetabek pada periode 2026 sampai 2029. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyatakan banyak armada saat ini harus dipensiunkan karena sudah memasuki usia kritis dan mengalami kelelahan logam.

“Kereta Jepang ini sudah 45 tahun (di tahun 2028). Ketika trainset-trainset kita ini sudah berumur 45 tahun, 45 tahun ini kita sudah tidak bisa lagi. Satu, sparepart sudah tidak ada. Yang kedua, secara metal dia sudah mulai fatigue (kelelahan logam),” ujar Bobby saat rapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (23/9/2026).

Hingga 2031, KAI perlu mengganti setidaknya 87 trainset KRL karena kekurangan 22 trainset pada 2026 akibat keterlambatan pengiriman dan kewajiban konservasi 13 trainset lama. Kapasitas produksi domestik melalui PT INKA (Persero) belum mampu memenuhi lonjakan tersebut secara mendadak meskipun terus ditingkatkan.