Sunday, 22 November 2026
Hot

Respons KPK Usai DPR Sahkan UU Perampasan Aset

KPK menyatakan siap menjalankan UU Perampasan Aset yang disahkan DPR RI untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

Article ad before first paragraph

Heri Purwadyo Penulis | Ipnu Subroto Editor

HARIANEXPRESS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap mematuhi dan menjalankan Undang-Undang Perampasan Aset yang resmi disahkan DPR RI setelah melalui proses berdurasi 18 tahun, Jumat (19/11/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa lembaganya berkewajiban mematuhi seluruh perundang-undangan sebagai badan pelaksana hukum. Pihaknya menilai pengesahan regulasi baru tersebut selaras dengan semangat penanganan korupsi.

“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang,” ujar Budi Prasetyo.

Article ad in the middle of article

KPK berrencana mempelajari dan menganalisis setiap pasal yang memiliki irisan langsung dengan tugas penindakan korupsi. Langkah ini dilakukan guna mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara secara maksimal.

“Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery,” ujar Budi Prasetyo.

Menurut Budi, upaya penindakan tidak hanya berfokus pada hukuman pidana, tetapi juga pemulihan aset lewat penetapan uang pengganti. Lembaga antirasuah tersebut juga kerap menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang apabila dijumpai indikasi penyembunyian hasil kejahatan.

“Bahkan KPK sering kali tidak berhenti dengan pengenaan tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, pengalihbentukan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU,” ujar Budi Prasetyo.

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani bersama pimpinan majelis lainnya.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” ujar Puan Maharani.

Seluruh peserta forum paripurna menyetujui pengesahan rancangan perundang-undangan tersebut tanpa paksaan. Puan menyampaikan rasa syukur atas tuntasnya pembahasan regulasi yang telah berproses di parlemen selama 18 tahun.

Sumber:
  • https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8761306/respons-kpk-usai-uu-perampasan-aset-disahkan
Article ad after last paragraph