HARIANEXPRESS, JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto meminta Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, untuk meninjau ulang dan membatalkan perombakan ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh mantan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Kamis (17/9/2026).
Langkah ini diambil setelah Bimo menemukan adanya indikasi penyimpangan prosedur, yakni munculnya sejumlah nama “ajaib” yang dilantik tanpa melalui proses assessment dan manajemen talenta yang semestinya.
“Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management,” ujar Bimo usai acara International Tax Conference di kantor pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026).
Menurut Bimo, pelantikan pejabat yang melompati tahapan seleksi tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan moral dan mengirimkan sinyal negatif bagi pegawai lain yang telah berjuang mengikuti seluruh rangkaian ujian dan seleksi secara transparan.
“Itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyal bagi pasukan yang lain yang susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” tegasnya.
Sambil menunggu keputusan final dari Suahasil Nazara selaku Menkeu baru, Bimo memastikan para pejabat yang masuk dalam daftar tanpa prosedur seleksi tersebut akan langsung dibatalkan dan dikembalikan ke posisi semula. Sementara itu, pejabat lain yang memenuhi syarat tetap diproses.
Di sisi lain, Bimo membenarkan bahwa penundaan ini juga bertujuan memberi kesempatan bagi Suahasil untuk memeriksa kembali Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang menjadi landasan hukum perombakan di era kepemimpinan sebelumnya.
Sebelumnya, Suahasil Nazara menyatakan akan mengevaluasi kebijakan mutasi tersebut demi memastikan penegakan manajemen talenta dan reformasi birokrasi berjalan dengan semestinya.
“Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi sebaik-baiknya,” pungkas Bimo.
