Heri Purwadyo Penulis | Ipnu Subroto Editor
HARIANEXPRESS, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan akan segera mengambil keputusan mengenai usulan kenaikan tarif baru tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan, Selasa (8/9/2026).
Pramono Anung Wibowo menyebutkan bahwa usulan kenaikan tarif tersebut, yang salah satunya mengarah pada angka Rp10.000, segera akan diputuskan. Pernyataan ini disampaikan di Balai Kota pada hari Senin.
Sebelumnya, terdapat usulan penyesuaian tarif Taman Margasatwa Ragunan (TMR) di Jakarta Selatan. Tarif yang diusulkan untuk pengunjung dewasa berkisar antara Rp4.000 hingga Rp10.000, sementara untuk anak-anak diusulkan naik dari Rp3.000 menjadi Rp7.500.
Pengelola TMR berupaya meraih standar internasional melalui peningkatan kesejahteraan satwa dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan dukungan masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Taman Margasatwa Ragunan berkomitmen untuk terus berbenah dan melangkah menuju pengelolaan kebun binatang bertaraf internasional,” ujar Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang.
Menurut Wahyudi, standar internasional ini memprioritaskan kesejahteraan satwa dan peningkatan kualitas pelayanan.
Transformasi TMR merupakan bagian dari visi jangka panjang untuk menjadi kawasan konservasi yang tidak hanya sebagai destinasi rekreasi, tetapi juga memiliki standar pengelolaan satwa, pelayanan pengunjung, edukasi, penelitian, dan konservasi yang lebih baik.
“Penyesuaian tarif juga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan melalui optimalisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” kata Wahyudi.
Hal ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan operasional, peningkatan pelayanan, dan pengembangan fasilitas melalui pendapatan yang dikelola sesuai peraturan, sembari mengoptimalkan dukungan APBD.
Meskipun demikian, Taman Margasatwa Ragunan tetap memastikan aspek keterjangkauan bagi masyarakat sebagai perhatian utama. Setiap kebijakan tarif akan mempertimbangkan kemampuan finansial masyarakat, kualitas pelayanan, keberlanjutan pengelolaan, serta peraturan yang berlaku.
