HARIAN EXPRESS JAKARTA – Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah sama sekali tidak melarang kegiatan nobar film Pesta Babi. Ia menyampaikan klarifikasi ini di Jakarta pada hari Kamis (14/5/2026).
Pernyataan tersebut merespons polemik pembubaran acara pada beberapa kampus belakangan ini. Yusril menjelaskan pembatalan acara di beberapa lokasi bukan merupakan instruksi dari pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum. Ia mencontohkan pihak Universitas Mataram dan UIN Mataram menghentikan kegiatan murni karena masalah prosedur administratif saja.
Sementara itu, penyelenggara di kampus lain kawasan Bandung dan Sukabumi sukses menggelar acara tanpa mendapat halangan apa pun. Fakta ini membuktikan negara tidak pernah membatasi penyebaran karya jurnalistik Dandhy Dwi Laksono secara sistematis.
Film dokumenter produksi Wachdoc bersama tim Ekspedisi Indonesia Baru ini memang melontarkan kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. Sinema tersebut menyoroti potensi ancaman proyek terhadap kelestarian lingkungan serta hak ulayat masyarakat adat setempat. Merespons substansi tersebut, Yusril menganggap kritik tajam semacam itu sebagai hal lumrah dalam iklim negara demokrasi. Pemerintah pusat bahkan bisa memetik hikmah dari karya tersebut untuk mengevaluasi pelaksanaan teknis proyek di lapangan.
Meski demikian, sang menteri mengingatkan masyarakat luas agar tidak mudah terpancing emosi ketika melihat judul karya visual tersebut. Ia menyadari pembuat film mungkin sengaja merancang judul bernada provokatif sekadar untuk memancing perhatian publik secara maksimal. Menghadapi situasi ini, pemerintah mempersilakan masyarakat menonton dan melanjutkan dengan ruang diskusi yang sehat.
“Tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” kata Yusril.
Terkait polemik proyek di wilayah Papua Selatan, Yusril memaparkan pemerintah sudah memulai pembukaan lahan sejak tahun 2022 pada masa Presiden Joko Widodo. Pemerintah yang berkuasa saat ini sekadar meneruskan pembangunan tersebut demi memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional ke depan. Ia menolak keras tudingan pihak tertentu yang menyamakan program PSN dengan praktik kolonialisme gaya baru. Negara merumuskan proyek strategis tersebut melalui kajian sangat matang semata-mata demi meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata.
Pejabat tinggi negara ini juga menuntut sikap proaktif dari para pekerja seni kreatif, khususnya penulis skenario dan produser film. Mereka harus berani tampil ke hadapan publik guna menjelaskan makna di balik karya yang berpotensi memicu multitafsir. Sikap transparan dan keterbukaan informasi ini mutlak datang dari kedua belah pihak secara seimbang.
“Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan. Pemerintah tidak bisa diam dengan berlindung di balik otoritas dan kekuasaan, dan pada saat yang sama seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi,” ujar Yusril.
Sebagai penutup, Yusril menjamin penuh bahwa pemerintah selalu memberikan ruang kebebasan berekspresi bagi seluruh elemen masyarakat sipil. Namun, ia kembali menekankan setiap individu wajib mengiringi hak demokratis tersebut dengan tanggung jawab moral kepada publik luas. Oleh sebab itu, negara sangat mendukung penyelenggaraan mimbar akademik atau debat terbuka pascapemutaran film. Iklim dialektika semacam ini sangat krusial untuk melahirkan kelompok masyarakat sipil yang rasional dan kritis.
Terus ikuti perkembangan informasi terbaru seputar kebijakan publik dan isu nasional lainnya melalui portal berita kepercayaan Anda. Pastikan Anda selalu memperluas wawasan dengan mengonsumsi karya jurnalistik yang lugas, faktual, dan sepenuhnya berimbang. Mari bersama-sama membangun literasi informasi yang sehat tanpa mudah terpengaruh oleh provokasi sepihak.
